Oleh: vanrenov | April 18, 2009

Kegiatan Biro Organisasi

BAHAN PAPARAN KEPALA BIRO ORGANISASI

PADA ACARA PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SKPD LINGKUP BIDANG SOSBUD TAHUN 2008 DAN 2010

I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2008

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008, maka Program Kerja Biro Organisasi sesuai dengan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008 terdiri dari 8(delapan) program yaitu:

  1. Program Administrasi Perkantoran
  2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  3. Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur
  4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
  5. Penerapan Kepemerintahan yang Baik
  6. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
  7. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
  8. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Dengan kegitan sebanyak 33 kegiatan didukung dana sebesar Rp. 3.031.810.661 (Tiga Milyar Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Program Administrasi Perkantoran

Program administrasi perkantoran dengan indikator terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran. Program ini mempunyai delapan kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil kegiatan tersebut adalah tertibnya administrasi Biro Organisasi dengan realisasi anggaran sebesar 95,71 %, dan realisasi fisik 100%.

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Hasil tahun 2008 terjalinnya komunikasi yang baik untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dengan realisasi anggaran sebesar 50,95 %, dan realisasi fisik 100%

3

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil tahun 2008 lancarnya administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 95,18 %, dan realisasi fisik 100%.

4.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Hasil tahun 2008 lancarnya administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 100 %, dengan realisasi fisik sebesar 100%

5.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil tahun 2008 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi anggaran sebesar 99,55 %, dengan realisasi sebesar fisik 100%.

6.

Penyediaan Makan dan Minum

Hasil tahun 2008 terlaksananya rapat-rapat di Biro Organisasi dengan realisasi anggaran sebesar 79,97 %, dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Hasil tahun 2008 terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat dengan realisasi anggaran sebesar 97,13 %, fisik 100%

8.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Untuk tahun 2008 telah dilakukan pembayaran honor PTT di lingkungan Setda Propinsi Sumatera Barat sebanyak 184 orang

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator meningkatnya sarana dan prasarana aparatur biro organisasi. Program ini mempunyai tiga kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Pengadaan Mobiler

Hasil tahun 2008 lancarnya kegiatan perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 98,94 %, fisik 100%.

2.

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Hasil tahun 2008 lancarnya transportasi kegiatan pimpinan dengan realisasi anggaran sebesar 99,82%, fisik 100%

3.

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Hasil tahun 2008 lancarnya aktivitas transportasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 99,14 %, fisik 100%

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator meningkatnya sarana dan prasarana aparatur biro. Program ini mempunyai satu kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan aparatur daerah. Rencana 10 orang dapat direalisasi sebanyak 3 orang atau 30%.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dengan Indikator terlaksananya pengembangan sistem keuangan. Program ini mempunyai satu kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1

Penatausahaan Keuangan SKPD

Hasil tahun 2007 tertibnya administrasi keuangan di Biro Organisasi dengan realisasi anggaran sebesar 94,85 %, fisik 100%.

e) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Program penerapan kepemerintahan yang baik dengan Indikator program terlaksananya penerapan kepemerintahan yang baik. Program ini mempunyai sembilan kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1

Penyusunan Pola Pengembangan Transparan Penyelenggaraan Pemerintah Propinsi dan Partisipasi Masyarakat (Draft Rancangan Perda Transparansi)

Telah dapat disusun Penyusunan Pola Pengembangan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi sebanyak 20(dua puluh) eksemplar, dengan realisasi kegiatan masing-masing 100%

2.

Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi SumBar

Telah dapat dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan jumlah peserta 93(sembilan tiga) orang dari 100(seratus) orang yang direncanakan, dengan realisasi capaian kegiatan 93%.

3.

Sosialisasi dan Penyusunan Laporan Inpres No 5 Tahun 2004 bagi Pejabat

Telah dapat dilaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, dengan peserta 80 (delapan Puluh) orang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan capaian realisasi kegiatan 100%, fisik 100%

4.

Penyusunan Buku Informasi jabatan

Hasilnya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan dibahas oleh eksekutif dan legislatif dengan keluaran Perda tentang SOTK Provinsi Sumatera Barat dengan dana sebesar Rp. 121.133.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.942.500,- (89,11 %).

5.

Penyusunan Kompetensi Jabatan

Hasil berupa Peraturan Gubernur untuk dipedomani dalam rangka pengusulan Pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, III dan IV sesuai antara Kompetensi Jabatan dengan Kompetensi Perorangan sehingga tiap jabatan struktural ditempatkan aparatur yang mampu dan sangup melaksanakan tugas dengan baik dengan dana sebesar Rp. 60.408.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.960.500,- (86,61 %).

6.

Penyusunan Pola Kinerja Perorangan PNS

Hasil berupa Peraturan Gubernur untuk dipedomani dalam rangka penilaian kinerja para pejabat yang akan sangat berguna bagi Pimpinan untuk mengetahui lebih dekat tentang berbagai masalah nilai kinerja dengan dana sebesar Rp. 45.475.000,- terealialisasi sebesar Rp. 34.273.000,- (75,36 %).

7.

Analisa Kemampuan Kelembagaan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan daerah

Hasil berupa analisa kemampuan kelembagaan sebanyak 19 Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi 100 %,

8.

Penyusunan Buku Direktori Pemprov Sumatera Barat

Hasil berupa buku direktori Pemprop Sumbar sebanyak 120 eksemplar sesuai dengan rencana dan capaian realiasi 100 %,

9.

Penerbitan Buletin Organiasi dan Aparatur (3 edisi)

Tersedianya Buletin Organisasi dan Aparatur untuk 3 edisi sebanyak 1.050 eksemplar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kegiatan 100 %,

f) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik

Program pengembangan manajemen pelayanan publik dengan Indikator program meningkatnya kualitas pelayanan publik. Program ini mempunyai dua kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Bintek Standar pelayanan minimal

Telah dapat dilaksanakan Bintek Standar Pelayanan Minimal, dengan peserta 50(lima puluh) orang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kegiatan 100%.

2.

Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Yanmas

Hasil dari kegiatan yakni telah dapat dilaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 2(dua) Unit Kerja Yanmas (dan RSUD Solok). Dengan realisasi 100 %.

g) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan indikator program meningkatnya keamanan dan Akuntabilitas. Program ini mempunyai tiga kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Penyusunan RKT

Telah dapat disusun RKT Tahun 2009 dan dicetak sebanyak 70 (tujuh puluh) eksemplar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan masing-masing 100%.

2

Penyusunan Lakip Tahun 2007

Telah dapat disusun Lakip Tahun 2007 dan dicetak sebanyak 70 (tujuh puluh) eksemplar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan masing-masing 100%. Prestasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 2(dua) terbaik untuk tingkat nasional.

3.

Penyusunan Penetapan Kinerja

Telah disusun PK Tahun 2008 dan dicetak sebanyak 70 (tujuh puluh) eksemplar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan masing-masing 100%.

h) Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Program peningkatan manajemen SDM aparatur dengan indikator program meningkatnya kemampuan manajemen pemerintah daerah. Program ini mempunyai enam kegiatan dengan capaian indikator dan sasaran kinerja sebagai berikut:

1.

Peningkatan Pengelolaan ADM Kepegawaiaan

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan di lingkungan Sekretarisat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Anggaran sebesar Rp 103.720.000,- yang terealisasi Rp 98.065.725,- atau 94.55 %

2.

Pengelolaan Personal Record PNS Setda

Kegiatan pengelolaan Personal Record PNS Sekretaiat Daerah Provinsi Sumatera Barat Anggaran Rp 22.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 20 .470.000,- atau 93.05.

3.

Evaluasi Formasi PNS Setda Prov. Sumatera Barat

Hasil yang dicapai, rencana target kinerja tersedianya Formasi PNS Setda Prov. Sumbar Tahun 2007-20011 untuk 12 Biro, direalisasi sebanyak 12 Biro atau 100%.

4.

Bimtek Penilaiaan Kinerja Perorangan Pejabat

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, cuti, pembuatan karis/karsu dan pemberian penghargaan satya lencana karya satya PNS Setda Prov. Sumbar serta pemutakhiran data Personal Record.

5.

Bimtek Penetapan Angka Kredit Jafung ( 3 Akt)

Kegiatan Bimbingan teknis penetapan Angka Kredit Jafung (3 Akt) manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya 90 Orang SDM penilaiaan kredit jabatan fungsional

6.

Rakornis Analisa Jabatan se Sumatera Barat

Kegiatan rakornis analisa Jabatan se Sumatera Barat dengan manfaat yang dihasilkan terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan analisa Jabatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemui permasalahan-permasalan sebagai berikut:

II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2008

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan program kerja Biro Organisasi sesuai dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari 8 program dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran

Berkaitan dengan sasaran program yang akan dicapai dari Biro Organisasi untuk program administrasi perkantoran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh SDM yang terbatas mengenai administrasi perkantoran.

2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Berkaitan dengan sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Biro Organisasi yakni meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk tahun 2008 belum sesuai dengan target yang akan dilaksanakan, oleh karena itu perlu penyesuaian kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dari aktivitas Biro Organisasi yang ada.

3. Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tujuan dan manfaat dari program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di Biro Organisasi terlihat permasalahan yang sering muncul antara lain waktu yang sangat terbatas di dalam Bimbingan Teknis yang dilakukan, untuk itu perlu review ulang mengenai pemahaman pengetahuan bagi aparatur di Biro Organisasi.

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dengan menggunakan sistem informasi yang akan dilaksanakan oleh DPKD sangat membantu, akan tetapi personal yang memahami terhadap sistem tersebut sangat terbatas, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan SDM mengoperasikan sistem informasi tersebut.

5. Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Sehubungan dengan sasaran program untuk melakukan peningkatan penerapan kepemerintahan yang baik dengan melakukan kegiatan seperti Penerbitan Buletin Organisasi dan Aparatur, Bimtek Penyusunan Telaahan Staf Paripurna di Lingkungan, Analisa Pengalihan Status RSUD/RSJ Menjadi BLUD, Penyusunan Uraian Tugas Pejabat Eselon IV, Pelatihan ESQ PNS Setda Provinsi Sumbar, Rakornis Kelembagaan Kab/kota Se-Sumbar, Bimtek Penyusunan Telaahan Staf Paripurna di Lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat beberapa kegiatan di atas belum memenuhi program utama yang terdapat dalam RPJMD. Oleh karena itu perlu peningkatan jumlah kegiatan agar sasaran indikator kinerja program yang tertuang dalam RPJMD terpenuhi.

6. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik

Sasaran Program pengembangan manajemen pelayanan publik untuk meningkatkan pengembangan manajemen publik dengan kegiatan seperti Bimtek Standar Pelayanan Minimal, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Yanmas, Kompetensi Antar Daerah dan Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik, Penyusunan Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Pemprov Sumbar. Belum tercapai secara optimal oleh karena itu dibutuhkan kegiatan tambahan untuk menunjang sasaran program yang direncanakan oleh Biro organisasi

7. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Dengan diperolehnya predikat nomor 2 (dua) terbaik untuk tingkat nasional membuktikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah cukup maksimal akan tetapi permasalahan yang akan dihadapi adalah bagaimana mempertahankan sistem yang sudah ada dan meningkatkan keberhasilan yang diperoleh sebelumnya dengan melakukan perolehan di dalam sistem yang ada agar lebih efektif dan efesien.

8. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran program untuk meningkatkan manajemen SDM Apratur dengan bentuk kegiatan seperti Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi, Pengelolaan Personal Record PNS Setda Propinsi Sumbar, Evaluasi Formasi PNS Setda Propinsi Sumbar, Bimtek Penilaian Kinerja Perorangan Pejabat, Bimbingan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (3 Akt), Rakornis Analisis jabatan se Sumatera barat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari penilaian yang belum objektif terhadap kinerja pegawai.

III. USULAN PROGRAM KERJA TAHUN 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan Rencana Strategik Biro Organisasi Tahun 2006–2010 dengan visi ”Terwujudnya Kepemerintahan yang baik melalui Penataan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur, peningkatan Pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat”, dengan Misi:

1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik melalui peningkatan sistem pelayanan publik

2. Mewujudkan penataan kelembagaan secara tepat guna dan berdayaguna dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Mewujudkan penatalaksanaan tata kerja, sistem kerja, prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja secara efektif dan efesien

4. Mewujudkan aparatur yang berdayaguna dan berkarier

5. Mewujudkan terlaksananya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan berkesinambungan.

Maka untuk tahun 2010 Biro Organisasi telah menyusun Program kerja dan kegiatan dengan mempedomani RPJMD dan lingkup urusan Pemerintahan Umum yang mencakup 11 (Sebelas) program dengan 41 (empat puluh satu) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 8 kegiatan membutuhkan dana sebesar Rp. 1.223.000.000,- dengan tujuan program terlaksanannya pelayanan adminstrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan membutuhkan dana sebesar Rp. 85.996.000,- dengan tujuan program Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dibutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tujuan program Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 13.500.000,- dengan tujuan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, terdiri dari 5 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 423.000.000,- dengan tujuan program Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah menerapkan Kepemerintahan yang baik.

6. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik, terdiri dari 4 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 470.000.000,- dengan tujuan program Mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi pemberdayaan masyarakat.

7. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 710.000.000,- .

8. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 520.000.000,- dengan tujuan program menyempurnakan pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

9. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan, membutuhkan dana sebesar Rp. 545.000.000,- dengan tujuan program Menyelenggarkan pemerintahan daerah yang bersih dari KKN.90-.

Total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja (kegiatan) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 3.430.496.000, yang bersumber dari (APBD) Propinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kegiatan Bidang Kinerja Biro Organisasi

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan Sasaran Program Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah menerapkan Kepemerintahan yang baik dengan 4 (empat) kegiatan:

1) Kegiatan Sosialisasi Sistem AKIP Bagi Pimpinan SKPD dengan alokasi anggaran Rp 78.841.125,- Sasaran kegiatan untuk Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan sistem akip merupakan kebijakan pemerintah pusat yang terdapat pada Inpres Nomor 7 tahun 2007

2) Bimtek Sistem AKIP di Lingkungan Pemda Prov. Sumatera Barat: Rp 164.496.000,- dengan Sasaran Indikator Kinerja untuk Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Pemantauaan Penerapan Target Kinerja Provinsi Sumatera Barat: Rp 850.000.000,- dengan Sasaran Indikator Kinerja untuk Pengembangan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada publik. Kegiatan Pemantauan terhadap target kinerja outcome dari kegiatan yang telah direalisasikan oleh SKPD yang mengacu kepada RPJMD, kegiatan ini merupakan koordinasi dengan sektor terkait

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan sasaran program Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Dan Menyempurnakan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien dengan 2 (Dua) kegiatan:

1) Sosialisasi Sistem Informasi Indikator Kinerja Rp200.000.000,- dengan sasaran kegiatan Menciptakan sistem administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien.

2) Pengadaan Sistem Informasi Indikator Kinerja Rp 400.000.000 dengan sasaran kegiatan Menciptakan sistem administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Program Peningkatan dan Pengembangan Partisipasi Publik dengan sasaran program menciptakan dan mengembangkan partisipasi publik agar menghasilkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha dengan 2 ( dua ) kegiatan

1) Sosialisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota Rp 80.000.000,- dengan sasaran kegiatan Pengembangan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada publik.

2) Pembinaan Sistem Pelaporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah ) Rp 80.000.000,- dengan sasaran kegiatan Pengembangan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada publik.

Program Peningkatan Managemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.dengan sasaran program Meningkatkan pengelolaan keuangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa publik serta perbaikan manajemen kepegawaian dalam rangka pencegahan dan pemberantas KKN dengan 1 ( satu ) kegiatan yaitu: Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Prov. Sumbar Rp 60.000.000 dengan sasaran kegiatan Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya aparatur.

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. H. EDI ARADIAL

Pembina Tk. I, NIP. 410008935


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: