Oleh: vanrenov | September 19, 2008

BKPRD Provinsi Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang :

a.

bahwa untuk pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan serasi guna menampung perkembangan pembangunan yang membutuhkan ruang di Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti maksud pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

10.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

:

Untuk memperlancar tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi maka dibentuk (1). Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, (2). Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalaian Pemanfataan Ruang, (3). Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV Keputusan ini.

KETIGA

:

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

I.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi

a.

Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Provinsi.

c.

Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan memberikan arahan serta saran pemecahannya.

d.

Memberikan rekomendasi perizinan sesuai dengan tata ruang Provinsi dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

e.

Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemafaatan ruang Provinsi, dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten/Kota.

f.

Mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan

g.

Memberikan rekomendasi terhadap produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

h.

Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang.

i.

Melaksanakan kegiatan pengawasan, pelaporan, dan evaluasi serta pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

j.

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

k.

Mengembangkan informasi penataan ruang Provinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta.

l.

Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Provinsi.

m.

Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan koordinasi dengan dinas/instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan

ruang.

n.

Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi berbatasan.

o.

Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Provinsi.

p.

Menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.

q.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi secara berkala kepada Gubernur.

r.

Menjabarkan Norma Standar Pelayanan Minimal ( NSPM) tingkat Nasional kedalam Norma Standar Pelayanan Minimal (NSPM) yang lebih rinci ketingkat Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

:

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

I.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

a.

Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Provinsi.

b.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Provinsi.

c.

Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

d.

Membahas dan mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan menyampaikan hasil kajian kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi

e.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam rangka sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan.

f.

Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya.

g.

Melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi serta menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan sebagai yang selanjutnya dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

II.

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a.

Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi.

b.

Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang.

c.

Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang provinsi.

d.

Menginventarisasi dan mengkaji ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.

e.

Melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi serta menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.

III.

Sekretariat

a.

Menyiapkan agenda dan jadwal kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b.

Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.

c.

Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.

d.

Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Provinsi.

e.

Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

KELIMA :

1.

Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi bertanggung jawab dan memberikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur Sumatera Barat berupa hasil koordinasi dan pembinaan dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan penilaian.

2.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan menyampaikan usulan kebijakan untuk membahas permasalahan dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3.

Sekretariat bertanggung jawab dan melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah baik secara administrasi maupun dalam teknis pelaksanaannya.

4.

Masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Sekretariat berkewajiban untuk menyusun agenda kegiatan dan waktu pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.

KEENAM :

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008.

KETUJUH :

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 600-209-2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN, di Jakarta

2. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta

3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta

4. Sdr. Dirjen BANGDA Departemen Dalam Negeri, di Jakarta

5. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, di Padang

6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Provinsi Sumatera Barat, di Padang

7. Sdr. Kepala Biro Hukum dan HAM p/k Gubernur Provinsi Sumatera Barat, di Padang

8. Sdr. Kepala Biro Pembangunan p/k Gubernur Provinsi Sumatera Barat, di Padang

9. Seluruh anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang.

10. A r s i p,-


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT.

Susunan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Barat

No.

Jabatan / Instansi

Kedudukan dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Gubernur Sumatera Barat

Wakil Gubernur Sumatera Barat

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat

Assisten I Setwilda Provinsi Sumatera Barat

Danrem 032/Wira Braja

Kepala BPN Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Biro Hukum dan HAM p/k Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Kepala Biro Pemerintahan p/k Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat

Kepala BKPMD Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikura Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab

Ketua

Ketua Harian

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat

No.

Jabatan / Instansi

Kedudukan dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kepala Bidang PPW/SDA Bappeda Sumatera Barat

Kepala Bagian Per Undang-undangan Biro Hukum dan HAM

Kasubid Tata Ruang Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kabid Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumatera

Barat

Kasubdin Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Pengendalian Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Program Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikura Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Program Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Program Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Perencanaan Program Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Program Dinas Parsenibud Provinsi Sumatera Barat

Kasi Perencanaan Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Kasi Pemetaan Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Pusat Studi Lingkungan

Lembaga Perguruan Tinggi

Organisasi Profesi/Pakar

Staf Subid Tata Ruang Bidang PPW/SDA Provinsi Sumatera Barat

K e t u a

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat

No.

Jabatan / Instansi

Kedudukan dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kepala Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Kasi Pengendalian Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Kepala Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

Kabadan Paskon Rolog Polda Sumatera Barat

Kabid Pengawasan dan Pengendalian Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Kasubdin Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat

Kepala Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten/Kota

Kasi Log Rem 032/Wira Braja

Kasubid Pemanfaatan Bantuan Pembangunan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat

Kasi Pemanfaatan Ruang Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Kasi Tata Guna Hutan dan Pengukuhan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Pengamanan dan Perlindungan Hutan (PPH) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Kasi Tata Ruang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kasubid Sumber Daya Air Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kasubid SDA, LH dan Kelautan Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kasubid Perhubungan dan Komunikasi Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Staf Subid Tata Ruang Bidang PPW/SDA Provinsi Sumatera Barat

K e t u a

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT.

Susunan Keanggotaan Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.

Jabatan / Instansi

Kedudukan dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kepala Bidang PPW/SDA Bappeda Sumatera Barat

Kasubid Tata Ruang Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kasi Pengendalian Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Kasi Perencanaan Subdin Bina Penataan Ruang Dinas Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Staf Subid Tata Ruang Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Staf Subid Perhubungan dan Komunikasi Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Staf Subid Sumber Daya Air Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Staf Subid SDA, LH dan Kelautan Bidang PPW/SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

K e t u a

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: