Program Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu ) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaraman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; Ketiga kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi yaitu: Pengembangan Desa Mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Transien, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra pangan, serta Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada sisi lain, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam rangka mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, direncanakan  akan didorong lebih cepat dan berkelanjutan, termasuk didalamnya aspek keamanan pangan segar.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tersebut, koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Arah dan Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

 

 

 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar  …………………………………………………………………………

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………

iii

I

BAB I

PENDAHULUAN  ………………………………………………………………………

1.1. Latar belakang  ………………………………………………………………

1.2. Permasalahan ………………………………………….………………………

A. Permasalahan  ……………………………………………………………

  1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  ………………………
  2. Distribusi dan Harga Pangan  …………………………………..
  3. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan ………..
  4. Keamanan Pangan ………………………………………………….
  5. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan  ……

II

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN  ……..

2.1. Visi  ………………………………………………………………………..

2.2. Misi  ………………………………………………………………………..

2.3. Tujuan  ……………………………………………………………………

2.4. Sasaran Makro ………………………………………………………….

III

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  ……………………………………

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan  ………

A. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan  ………………….

B. Strategi Badan Ketahanan Pangan  …………………………..

C. Program, Kegiatan Utama,………………………………………

IV

BAB IV

 

PENUTUP  ……………………………………………………………………………….

 

BAB 1

I.    PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.  Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor‑sektor lainnya.

Berdasarkan Undang- Undang Pangan No. 7 Tahun 1996, definisi dan konsep ketahan pangan dinyatakan  bahwa ketahanan pangan  merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang  tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata  dan terjangkau. Dari pengertian tersebut, perwujudan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai berikut :

  1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan  pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman,  ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein,  lemak, vitamin dan mineral serta turunannya
  2. Terpenuhinya pangan dalam kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,  merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah  agama.
  3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang  harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
  4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tanggadengan harga yang terjangkau

Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif.  Selanjutnya, karena produksi pangan daerah sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistern yang terdiri atas subsistern ketersediaan, distribusi dan konsurnsi. Kinerja dari masing‑masing subsistern tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu : (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; (b) distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat; dan (c) konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, serta memenuhi kaidah kesehatan.

Prioritas program pembangunan ketahanan pangan untuk peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan diarahkan untuk : (1) mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan; serta (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Prioritas program peningkatan distribusi pangan, diarahkan : (1) mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (2) meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam distribusi, harga, dan akses pangan; serta (3) mendorong peranserta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan akses pangan.

Sementara untuk peningkatan konsumsi dan keamanan pangan, prioritas program diarahkan untuk : (1) mendorong diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal; (2) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keragaman dan keamanan pangan sejak usia dini; serta (3) mendorong pengembangan teknologi pengolahan pangan.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; serta dengan (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan.

B.        Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam memantapkan ketahanan pangan antara lain :

  1. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan mengakses pangan.
  2. Ketergantungan konsumsi beras masih cukup tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
  3. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang.
  4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
  5. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.
  6. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
  7. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan.
  8. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.
  • Pencapaian skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan berjalan sangat lamban dan fluktuatif,
  • cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota,
  • kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,
  • lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal
  • belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal,
  • kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
  1. SKPG belum menjadi  instrumen dalam pencegahan dan penanggulangan rawan pangan yang dilaksanakan secara kontinue dan berkelanjutan
  2. Kegiatan SIDI belum dilaksanakan secara optimal, sebagian besar daerah hanya melaksanakan analisis situasi pangan dan gizi
  3. Hasil SKPG belum dijadikan alat dalam melakukan intervensi kerawanan pangan
  4. Koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan SKPG belum optimal
  5. Kinerja Kelompok Kerja (POKJA) atau Tim Pangan dan Gizi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota belum optimal

C.    Landasan  Hukum

    1. undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13 tentang Ketahanan Pangan
    3. KEPPRES Nomor 132 tahun 2001 tentang  ”Dewan Ketahanan Pangan”.
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi

D.       Tugas Dan Fungsi  Badan  Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/ Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan adalah menyelenggarakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan daerah.
  2. Pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Propinsi Sumatera Barat di bidang ketahanan pangan.

BAB 2

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MAKRO

A.       Visi

 

B.        Misi

Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010 – 2015, yaitu:

  1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
  2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
  3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
  4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

C.        Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

  1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
  2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
  3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;
  4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
  5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

D.       Sasaran Makro

Sasaran makro yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan, berdasarkan visi, misi dan tujuan,  meliputi:

  1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
  2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun;
  3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
  4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
  5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
  6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
  7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

BAB 3

III. Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

A.       Arah kebijakan

Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2012  yaitu : membangun sistem ketahanan pangan domestik dalam konteks peningkatan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbasis nagari dan integrasi dengan kerjasama nagari, kabupaten, propinsi tetangga, nasional, dan internasional dalam hal :

  1. Menjamin ketersediaan pangan.
  2. Mengembangkan cadangan pangan
  3. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien.
  4. Menjaga stabilitas harga pangan.
  5. Meningkatkan sksesibilitas rumah tangga terhadap pangan.
  6. Melaksanakan diversifikasi pangan.
  7. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan.
  8. Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi.

 

B.        Program

Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2010–2014 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan adalah

  1. Program Nasional (APBN)
    • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
  2. Program Daerah (APBD)
    • Program peningkatan Ketahanan Pangan
    • Program Diversifikasi Pangan
    • Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemberdayaan ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

C.        Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2012

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu (a) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (c) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, Kegiatan prioritas tersebut dibagi dalam 13 sub kegiatan.

Adapun cakupan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dari program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

1.1        Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan (prioritas nasional dan bidang)

         Sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Kegiatan prioritas  terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat  tahun secara berkesinambungan. Untuk desa yang telah dibina selam 4 tahun dan telah mandiri dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan di sekitarnya melalui gerakan sekolah lapangan (SL) desa mandiri pangan;

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dengan mengembangkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa panen/masa paceklik, selama 3 tahun. Selain itu dalam mempercepat fungsinya cadangan pangan tersebut, diusulkan adanya dukungan pembangunan/rehabilitasi fisik lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian;

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan dan intervensi melalui penyediaan dana bansos;

Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersedian dan kerawanan pangan, antara lain : Neraca Bahan Makanan (NBM), peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan serta data kemiskinan dan rawan pangan.

2.1        Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan       (prioritas nasional dan bidang).

          Sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan. Kegiatan prioritas ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM, adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra pangan selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;

Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan akses pangan, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program distribusi dan harga pangan, antara lain : panel harga di daerah sentra pangan, pemantauan distribusi dan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) serta peta distribusi pangan pokok.

2.2        Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (prioritas nasional dan bidang).

Sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan prioritas mempunyai beberapa 4 sub kegiatan yaitu:

Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, yaitu mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui : (1) pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasawisma PKK dengan optimalisasi pekarangan dan penyuluhan pangan dan gizi; (2) pendidikan dan penyuluhan pangan yang baragam dan bergizi seimbang untuk siswa SD/MI; (3)  pemberdayaan usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal dengan tepung-tepungan; serta (4) kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal dan agribisnis pangan;

Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dengan membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, bekerjasama dengan lintas sektor dan swasta;

Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen, yaitu meningkatkan  kemampuan kelembagaan dan aparat di daerah untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan keamanan pangan segar  serta meningkatkan sosialisasi, promosi dan edukasi tentang keamanan pangan segar kepada konsumen dan produsen. Pada sisi lain akan mendorong dan memfasilitasi pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan daerah (OKKPD);

Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program konsumsi dan keamanan pangans segar, antara lain Pola Pangan Harapan, peta pola konsumsi pangan wilayah.

 

BAB IV

PENUTUP

Arah dan Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam bentuk  program dan kegiatan, yang merupakan tanggung jawab Bidang,yang terdiri dari : a. Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Bidang Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; c. Bidang  Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan pangan segar.

 Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama lingkup Badan Ketahanan Pangan, serta koordinasi dengan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: