Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja Utama

Assalamualaikum WW

Pekenalan…….

Sebelum kita masuk kedalam topic yang akan disampaiakan  sebaiknya kita perlu mengulang-ulang sedikit  tentang

-          Apa itu sistim AKIP

-          Apa hubungannya IKU dengan Sistim AKIP

Slide 1

Indikator kinerja utama atau apa yang disebut dengan key peformen indicator , dalam kebijakan pemerintah tertuang dalam

PERMENPAN NOMOR : PER/09/M.PAN/5/2007

PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU/KPI)

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Slide 2

Dalam rangka dan peningkatan  kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing

Slide 3

Tujuan Dari Penetapan IKU ada 2

1. Pertama Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Kedua Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Slide 4

• Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari vii, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
• Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
• Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi :

–        Hasil Pengukuran Kinerja

–        Identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Slide 5

—        Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari vii, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

—        Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

—        Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi :

◦          Hasil Pengukuran Kinerja

◦          Identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin

Slide 6

—        Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahunan.

—        Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

—        Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau  lebih kegiatan yang dilaksnakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinsikan olehinstansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD

—        Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

Slide 7

—        Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

—        Hasil (outcome) adalah sesuatu yang  mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

—        Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

—        Unit Kerja mandiri unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya

Slide 8

—        IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

◦          IKU pada tingkat Kem Neg/De p/LPND/Pem Prov/Pemkab/ sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi

◦          IKU pada unit organisasi eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (ouput) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.

◦          IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)

Slide 9

—        Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal sbb :

1. Dokumen RPJM/D, Renstra, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelanggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Slide 10

Slide 11

—        Pemilihan dan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah ybs.

—        Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi krakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi ybs yaitu :

◦          Spesifik;

◦          Dapat dicapai;

◦          Relevan;

◦          Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Slide 12

IKU digunakan untuk :

1. 1. Perencanaan Jangka Menengah
   2. Perencanaan Tahunan
   3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
   4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Slide 13

Slide 14

—        Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU

—        Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Slide 15

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan :

1. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan  masing-masing
2. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban

Slide 16

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  SEKTOR KESEHATAN

—        Angka harapan hidup

—        Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

—        Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

—        Presentase balita yang naik berat badan

—        Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)/Jumlah ibu hamil yang berkunjung 4 kali sebelum melahirkan

—        Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

—        Desa Universal Child Imunization (Desa/ Jorong/ Kelurahan Cakupan Imunisasi)

—        Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita

—        Cakupan Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas (Visit Rate)

—        BOR (Bed Occupation Rate) / Persentase    pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit

—        Terakreditasinya Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta)

—        Ketersediaan Obat Esensial dan Obat Generik pada Puskesmas dan Rumah Sakit

—        Tingkat Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) (Ibu melahirkan sebanyak 2 anak)

—        Persentase Rumah tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

—        Laju pertumbuhan penduduk rata-rata (BPS – BKKBN)

Slide 17

KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS UNTUK SEKTOR KESEHATAN

Slide 18

Thanks Terima Kasih